Strategi dan Pengambilan Keputusan Korporasi : Akuntabilitas

A.   Definisi Strategi

Strategi adalah sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komparatif, dan sinergis yang ideal berkelanjutan sebagai arah cakupan dan perspektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organsasi.

B.   Pentingnya Penerapan Strategi bagi Perusahaan

Banyak sekali arti penting dan manfaat mempelajari strategi perusahaan, antara lain:

1.     Strategi merupakan cara untuk mengantisipasi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan masa depan pada kondisi perusahaan yang berubah dengan cepat.

2.     Strategi dapat memberikan tujuan dan arah perusahaan di masa depan dengan jelas kepada semua karyawan.

3.   Pada saat ini, strategi banyak dipraktekkan di dalam industri karena membuat tugas para eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan kurang berisiko.

4.  Strategi adalah kacamata yang bermanfaat unutk memonitor apa yang dikerjakan dan terjadi di dalam perusahaan, dapat memberikan sumbangan terhadap kesuksesan perusahaan atau malahan mengarah kepada kegagalan.

5.      Memberikan informasi kepada manajemen puncak di dalam merumuskan tujuan akhir dari perusahaan dengan memperhatikan etika masyarakat dan lingkungannya.

6.      Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dapat membantu praktek-praktek manajer.

7.     Perusahaan menyusun strategi umumnya lebih efektif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menyusun strategi.

C.   Definisi Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah  suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara / teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak.

Pendekatan Etika Bisnis dalam Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan, manajer sering menempatkan pendekatan normatif. Tetapi pendekatan normative saja tidak cukup, oleh karena itu, untuk membuat suatu keputusan menjadi jauh lebih aspiratif maka dibuatlah berbagai bentuk pendekatan lainnya seperti :

1.      Pendekatan Manfaat

            Pendekatan ini menyatakan bahwa perilaku-perilaku moral harus menghasilkan kebaikan terbesar bagi kelompok mayoritas. Keputusan dalam pendekatan manfaat maksudnya keputusan yang diambil berdasarkan mana yang lebih tinggi nilai manfaatnya dari dua atau lebih keputusan yang diambil.

2.      Pendekatan Individualisme

            Pendekatan individualisme adalah konsep etika yang menyatakan tindakan bermoral jika mendukung kepentingan jangka pandang individu. Keputusan jangka panjang hanya dipahami oleh mereka yang memiliki pemahaman dan pandangan jangka panjang. Manajer yang sukses adalah manajer yang mampu berpikir jauh ke depan.

3.      Pendekatan Hak-Hak Moral

            Pendekatan ini memandang bahwa keputusan-keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Pendekatan ini menekankan pada menghargai hak asasi manusia sebagai landasan berpikir dalam pengambilan keputusan.

4.      Pendekatan Keadilan

            Pendakatan ini menyatakan bahwa keputusan-keputusan moral harus didasarkan pada standar, keadilan, kewajaran, dan tidak memihak.

D.   Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab.  Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk  bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.

E.     Aspek-Aspek Akuntabilitas

1.      Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship)

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi, individu/kelompok/institusi  bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua  belah pihak.

2.      Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented )

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu  bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.

3.      Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting )

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan  bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

4.      Akuntabilitas memerlukan konsekuensi  (Accountability is meaningless without consequences)

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa  penghargaan atau sanksi.

5.      Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat  proaktif (proactive accountability), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal,  penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja.

F.      Pentingnya Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang  berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Dalam beberapa hal, akuntabilitas sering diartikan berbeda- beda. Contoh, danya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan (“how things are done around here”) dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Seperti misalnya keberadaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, belum sepenuhnya dipahami atau bahkan dibaca oleh setiap CPNS atau pun PNS. Oleh sebab itu, pola pikir PNS yang bekerja lambat, berdampak  pada pemborosan sumber daya dan memberikan citra PNS  berkinerja buruk. Dalam kondisi tersebut, PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap, dan prilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas.

    G.     Tingkatan dalam Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder:

1. Akuntabilitas Personal (Personal Accountability)

Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada  pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika. Pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang memiliki akuntabilitas personal antara lain “Apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan?”. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah.

2.      Akuntabilitas Individu

Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Pertanyaan penting yang digunakan untuk melihat tingkat akuntabilitas individu seorang PNS adalah apakah individu mampu untuk mengatakan “Ini adalah tindakan yang telah saya lakukan,dan ini adalah apa yang akan saya lakukan untuk membuatnya menjadi lebih  baik”.

3.       Akuntabilitas Kelompok 

Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah “Saya”, tetapi yang ada adalah “Kami”. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam terjadinya kinerja yang di harapkan

4.      Akuntabilitas Organisasi

Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada  stakeholders lainnya.

5.      Akuntabilitas Stakeholder 

Stakeholder  yang dimaksud adalah masyarakat umum,  pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi akuntabilitas stakeholder adalah tanggungjawab organisasi  pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.

H.     Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel

·         Kepemimpinan

Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan  lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain (lead by example), adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk  berkomitmen pula, terhindarnya dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja yang baik yaitu hambatan  politis maupun keterbatasan sumber daya, sehinggadengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai solusi

·         Transparansi

Tujuan dari adanya transparansi adalah

o   Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal; 

o   Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan

o   Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan;d. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada  pimpinan secara keseluruhan

·         Integritas

Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, Undang-undang, kontrak, kebijakan, dan  peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada  publik dan/atau stakeholders

·         Tanggungjawab (Responsibilitas)

Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga,  bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perorangan dan responsibilitas institusi

o   Responsibiltas Perseorangan:

§  Adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan

§  Adanya pengakuan terhadap etika dalam pengambilan keputusan

§  Adanya keterlibatan konstituen yang tepat dalam keputusan 

o   Responsibilitas Institusi:

§  Adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya

§  Adanya pertimbangan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan

§  Adanya penempatan PNS dan individu yang lebih baik sesuai dengan kompetensinya

§  Adanya kepastian kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan fungsinya untuk melindungi sumber daya organisasi

·         Keadilan

Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.

·         Kepercayaan

Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya.

·         Keseimbangan

Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya  peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian (skill) yang dimiliki

·         Kejelasan

Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi

·         Konsistensi

Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.

I.     Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas

Berikut adalah 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja

1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggungjawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui  penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi.

2. Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakannya dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, perlu dilakukannya identifikasi terhadap sumberdaya yang dimiliki organisasi serta konsekuensinya, apabila program atau kebijakan tersebut berhasil atau gagal untuk dilakukan

3. Melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari impelementasi kebijakan atau  program yang telah dilakukan

4. Memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami

5. Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif.

J.     Hubungan Strategi Perusahaan, Pengambilan Keputusan, dan Akuntabilitas

Strategi berhubungan dengan pembuatan keputusan antara dua atau lebih alternatif keputusan. Saat memilih strategi, perusahaan memutuskan untuk mengejar salah satu tindakan (fokus). Hal utama dari strategi adalah untuk membantu pembuat keputusan memilih salah satu antara prioritas dan alternatif bersaing yang dihadapi oleh perusahaan. Keputusan dari strategi yang dibuat haruslah memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Dengan adanya akuntabilitas, perusahaan lebih memiliki presentase kesuksesan yang besar.

Untuk memudahkan proses dalam pengambilan keputusan agar lebih komprehensif dan fokus, maka menggunakan pohon keputusan (decision tree). Pohon keputusan didefinisikan oleh Susan Welch dan John C. Comer sebagai “suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapinya ke dalam komponen-komponen, kemudian dibuatkan alternatif-alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif.”

Penggunaan pohon keputusan akan memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Hal ini merupakan strategi perusahaan dan pertanggung jawaban sebuah keputusan akan diambil dengan mengidentifikasi baik buruknya dan keuntungan serta risiko yang melekat pada keputusan tersebut.